InformasiJurnalis.com, Batam – Menjelang berakhirnya perjanjian konsesi PT. Adhya Tirta Batam (ATB) dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam pada November 2020 mendatang, BP Batam telah memutuskan untuk tidak lagi memperpanjang konsesi atau pemberian hak izin pengelolaan Air di Batam kepada perusahaan tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan BP Batam, Binsar Tambunan.
Binsar mengatakan, keputusan untuk tidak memperpanjang konsesi pengelolaan air tersebut telah disampaikan melalui surat dari BP Batam kepada PT. ATB yakni pada 26 September 2019 yang lalu.
” Surat itu tentang pemberitahuan bahwa tidak memperpanjang perjanjian konsesi. Surat itu ditandatangani oleh Kepala BP Batam sebelumnya yakni Edy Putra Irawady. Melalui surat tersebut, maka BP Batam telah mengambil sikap dan memutuskan akan mengambil alih pekerjaan pengelolaan air bersih di Batam,” kata Binsar di Batam Centre, Kamis, (30/1/2020).
Menurutnya, keputusan BP Batam itu telah sesuai dengan isi perjanjian konsesi dan peraturan perundangan yang berlaku, yakni amanah UUD 1945 dan UU Sumber Daya Air No. 17 Tahun 2019, UU No. 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum, dan Peraturan Menteri PUPR No. 25 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Badan Usaha.
“Dalam hal ini, negara perlu berperan aktif dalam pengendalian sumber daya air yang semakin terbatas di Batam,” tegasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam perjanjian konsesi itu, PT. ATB masih memiliki kewajiban selama enam bulan setelah tanggal pengambil alihan untuk melakukan perbaikan atas kerusakan yang apabila ditemukan pada inspeksi dan inventarisasi bersama.
Namun hal itu akan segera ditindaklanjuti oleh pihaknya untuk duduk bersama dalam waktu dekat antara Tim Pengakhiran BP Batam dan ATB setelah mendapatkan keputusan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga selaku Ketua Dewan Kawasan.
Diketahui, BP Batam saat ini telah memiliki konsep baru dalam pengelolaan air dan limbah secara terpadu. Konsep tersebut tengah ditawarkan oleh pihaknya. Katanya hal itu untuk mendukung ketersediaan air di Batam, Rempang dan Galang hingga 30 tahun mendatang.
“BP Batam akan mengembangkan konsep Batam Integrated Total Water Management yang menyinergikan antara potensi ketersediaan air baku, air bersih, pengelolaan air limbah, desalinasi air laut dan daur ulang (recycle) sehingga hal ini bisa mendukung ketersediaan air sampai tahun 2045 mendatang,” tutup Binsar. (Ril)
