Tunjangan Kinerja Macet, RCW Kepri : Minta Kejari Batam Menelisik Anggaran APD Batam

oleh -298 views
Foto istimewa kantor kejaksaan negeri Batam, bersama gedung pemerintahan pemko Batam.

Batam, lnformasijurnalis – Ketua Riau Corruption Watch (RCW) provinsi Kepulauan Riau (Kepri) meminta kepada Kejasaan Negeri (Kejari) Batam untuk menelisik Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam. Terkait kesehubungan keterlambatan pembayaran tunjangan kinerja pegawai negeri sipil (PNS) pemko Batam pada tahun 2021.

Dimana pegawai negeri sipil pemko Batam sebanyak 5000 orang tersebut hingga saat ini diduga belum menerima tunjangan kinerjanya.

Sementara itu terkait dengan belum diterimanya tunjangan kinerja (tukin) tersebut, jadi secara tidak langsung diduga akan berdampak terhadap pelanyanan kepada warga masyarakat khususnya di OPD – OPD yang tugas fokoknya langsung melanyani masyarakat kota batam.

Ketua Riau Corruption Watch (RCW) Mulkansyah, mengatakan terkait dengan keterlambatam pembayaran tunjangan kinerja pegawai negeri sipil pemko batam tersebut bahwa, pihaknya meminta kepada kejaksaan negeri batam untuk segera menelisik APBD kota batam tersebut.

“RCW Kepri. Minta pihak kejaksaan untuk segera menelisik anggaran APBD Kota Batam di sehubungan keterlambatan atau penundaan pembayaran tunjangan sebanyak 5000 PNS Kota Batam,” kata Mulkan saat dikonfirmasi melalui pesan WhasApp (WA) selulernya, kamis (11/2/2021).

Mulkan, mengatakan bahwa setahu pihaknya terkait dengan keterlambatan pembayaran tunjangan kinerja pegawai negeri sipil pemko batam tersebut, bahwa keterlambatan pembayaran itu tidak mungkin terjadi.

“Sebab Setahu kami ini tidak akan terjadi karena anggaran tersebut sudah ada dalam mata anggaran belanja tetap. Dan tidak masuk logika sampai ada keterlambatan seperti itu,” Ucapnya.

Bahkan Mulkan menyebutkan terkait keterlambatan pembayaran tunjangan kinerja pegawai nereger sipil pemko batam tersebut akan menjadi bahan pertanyanya.

“Jadi Ini yang menjadi pertanyaan kami ada apa di system pengelolaan keuangan daerah itu. Jadi jangan sampai ada
Imbas dari kejadian itu, sebab kalau ada kejadian seperti itu takutnya akan mengganggu kinerja PNS itu sendiri,” katanya (*)

Rosjihan Halid.