Batam, lnformasiJurnalis – Telah terjadi gesekan antara aparat keamanan bersama masyarakat Rempang dan galang. Aksi tersebut terjadi bertempan di jempatan 4 Barelang Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (7/9/2023).
Aksi yang dilakukan masyarakat Rempang dan Galang tersebut guna menolak relokasi sebanyak 16 titik Kampung Tua.
Dalam aksi tersebut, Selain anggota polisi, terlihat juga anggota TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ikut turun ke kawasan Rempang. Namun, masyarakat Rempang dan Galang bergerombol di sekitar jembatan 4 Barelang langsung memblok dan melarang petugas untuk melakukan pematokan lahan yang ada di Rempang Galang tersebut.
Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Adiya Prama Rivaldi menyampaikan bahwa dirinya meminta kepada Gubernur Kepri Ansar Ahmad bersama Kepala BP Batam HM Rudi dalam hal ini harus bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi di jembatan 4 Rempang Galang tersebut.
“Kami meminta kepada Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan kepala BP Batam Rudi harus bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran HAM terhadap masyarakat Rempang Galang ini,” Ucap Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah saat menyampaikan tanggapannya.
Menurut Adiya bahwa tragedi yang terjadi di Rempang Galang tersebut Banyak masyarakat korban yang telah tertembak Gas air mata serta lemparan batu dari provokator akibat penolakan relokasi sebanyak 16 titik Kampung tua yakni Rempang dan Galang tersebut.
“Sangat banyak masyarakat terkena tembakan Gas air mata oleh aparat pengamanan, pelemparan batu dari arah yang berlawanan, fasilitas pendidikan serta fasilitas kesehatan pun menjadi korban bentrokan yang berlangsung,” Jelas Adiya Pramana.
Adiya selaku ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini dirinya meminta pemerintah segera mengambil sikap atas kerusuhan yang telah terjadi serta bertanggung jawab atas terjadinya pertumpahan darah yang ada di sekitar Jembatan Barelang 4 barelang tersebut.
“Kami memintah kepada Gubernur Kepri Ansar Ahmad selaku Perpanjang tangan pemerintah Pusat untuk segera menghentikan kerusuhan yang berlangsung ini,” Ucapnya lagi.
Adiya mengatakan bahwa jika kerusuhan terus terjadi mereka akan melaporkan kejahatan tersebut kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM RI.
“Jika peristiwa ini semakin banyak korban dan terus-terusan terjadi maka kami akan terus menggiring serta melaporkan Pemerintah Daerah kepada Komnas HAM untuk mendapatkan perlindungan Hukum untuk masyarakat Rempang dan Galang,” katanya.(*)
Reed.
