INFORMASIJURNALIS.COM (Batam) Dewan pimpinan cabang lembaga suadaya masyarakat (LSM) Riau Corruption Watch ( RCW) provinsi kepulauan Riau Kepri. meminta lembaga pemberantasan korupsi ( KPK) turun ke Batam, periksa dana bantuan Covid-19. yang ada di kota Batam,
Akankah hal penyaluran bantuan paket Sembako yang ada di kota Batam, di nilai oleh LSM RCW Provinsi Kepri diduga ada terindikasi tidak transparan dalam penyaluran bantuan tersebut.oleh karena itu. LSM RCW mendatangi ketua DPRD kota Batam guna melakukan investigasi kepada ketua DPRD kota Batam Nuryanto.Rabu (3/6/2020)
“Saya Mulkan dari LSM Riau Corruption Watch provinsi kepri. terkait hal itu disini kita mencermati kejadian yang ada di kota Batam, khususnya dalam hal yang kita lihat itu adalah kinerja DPRD kota Batam, kenapa jadi yang saya lihat ini sama sekali tidak ada tanggapannya. jadi kita ini tentu mempertanyakan terkait hal tersebut,” ucap Mulkan saat di wawancarai media ini di halaman gedung DPRD kota Batam,
Masih kata dia. Kenapa dari yang kita lihat masih banyak warga masyarakat di kota Batam yang tidak dapat dalam pembagian paket sembako, baik maupun pendistribusian yang diduga tidak jelas. Jadi saya melihat dan mendengar masalah itu, jadi hati saya merasa tergerak untuk mendatangi ketua DPRD kota Batam itu.
Kebetulan saya jumpa sama ketua DPRD kota Batam Nuryanto.jadi kemarin beliau sempat mengatakan akan segera mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) karena kita menuntut untuk keterbukaan informasi kepada warga masyarakat, sebap masyarakat itu sangat butuh informasi yang jelas,” ujarnya.
Dia mengutarakan terkait pendistribusian bantuan paket Sembako yang ada di kota Batam ini. bahwa pendistribusian bantuan paket Sembako di kota Batam oleh pemerintah diduga tidak transparan.
Foto Sembako bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19.
“Sementara itu. terkait pendistribusian paket sembako kepada warga masyarakat, bahwa ada indikasi yang kita lihat dugaan bahwa disitu ada selisih pembelian tri Bako, dimana tri Bako di belinya ada selisih harga. Diantara itu, pertama beras 10 kilo itu harganya Rp 130.000. (Seratus tiga puluh ribu) sementara minyak goreng 3 kilo se harga Rp 30.000.(tiga puluh ribu) dan Indomie satu dus Seharga Rp 90.000. (Sembilan puluh ribu) jadi kalau di total harga barang itu jumelahnya menjadi Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu,” jelasnya.
Kalaulah kita beranggapan kata dia. kalau di anggarkan dari musibah covid-19 ini.dari 300 ribu per paket jadi itu selisihnya sampai 17.000.000.000. (tuju belas miliar) nah itu kan sangat dahsyat sekali. sementara yang kita hitung tadi itu hanya harga pasar saja, belum harga di grosir atau distributor. Kan beda kalau harga beli satu dus sama beli satu kontainer, Nah permasalahan itu sangat selisih di 17 Miliar itu. siap yang menikmati, siap yang bermain di situ. Makanya kita meminta kepada penegak hukum agar segera melakukan pemeriksaan terkait permasalah itu khususnya di kota Batam ini,” jelas Mulkan.
Begitu juga, kami meminta kepada komisi pemberantasan korupsi ( KPK) agar segera turun ke Batam, untuk memeriksa instansi terkait itu,” katanya (*)
Penulis (Rosjihan Halid)
