Batam, lnformasijurnalis – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar Rapat Paripurna pembahasan laporan Pansus Ranperda Pembangunan berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
Rapat paripurna penyampaian penjelasan Walikota Batam atas Rancangan KUA PPAS Perubahan APBD Kota Batam tahun 2021-2026 tersebut, digelar secara Virtual di ruang utama Gedung DPRD Kota Batam. Selasa (27/7/2021).
Dimana Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil ketua III DPRD Kota Batam, Ahmad Surya. Serta Dihadiri sebanyak 35 anggota DPRD Kota Batam dan Wali Kota Batam serta FKPD Kota Batam.
Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Werton Panggabean membacakan laporan Pansus Ranperda Pembangunan Berbasis Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan tersebut.
“Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan merupakan salah satu elemen yang sangat penting, guna mensukseskan pembangunan sebuah daerah, hal ini menempatkan masyarakat sebagai sentral dalam sebuah pembangunan yang tidak hanya memandang masyarakat sebagai objek yang dibangun,” Ucap Werton Saat diwawancarai media ini.
Foto Ketu Komisi lll DPRD Kota Batam Werton Panggabean.
Werton juga mengatakan, ada tiga alasan utama, mengapa partisipasi masyarakat sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan tolak ukur untuk memperoleh informasi mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat,
“yang kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pemerintah jika masa juga dilibatkan dalam pembangunan itu sendiri, dan yang ketiga, adanya anggapan bahwa suatu hak demokrasi bahwa masyarakat harus di libatkan dalam hal pembangunan itu,” katanya.
Sementara itu, Walikota Batam HM Rudi juga menyampaikan laporan penyampaian Penjelasan Walikota Batam atas Ranperda RPJMD Kota Batam 2021-2026. Melalui Virtual.
Dalam Videonya Rudi menyampaikan, ada beberapa item yang harus dibangun untuk Kota Batam, pertama membangun sumberdaya masyarakat yang kondisional dan sejahtera. Dan yang kedua, meningkatkan perekonomian kota Batam yang merata dan inklusif dengan saran.
Serta Meningkatnya produktifitas industri kecil, meningkatkan peran koperasi dan usaha mikro, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan meningkatkan ekonomi kreatif daerah. Yang ketiga, mewujudkan infrastruktur kota yang serasi dan berkualitas dengan tata ruang yang berwawasan lingkungan.
Dengan saran, kata Rudi terwujudnya tata ruang kota Batam yang konsisten, meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan hijau,” Ucapnya.
Sementara Dalam Rapat tersebut, ada dua pembahasan yang akan dilanjutkan pada bulan agustus mendatang. Dikarenakan, belum adanya hasil fasilitasi dari gubernur Kepulauan Riau,” katanya (*)
Rosjihan Halid.
