KPK Tahan 10 Anggota DPRD Muara Enim

oleh -170 views
Foto Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Ali Fikri, saat menggelar Konference Pers di Gegung Merah Putih.

Jakarta, lnformasijurnalis – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Pengumuman dan Penahanan Tersangka perkara dugaan Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) terkait penerimaan hadiah atau
janji terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD
Kabupaten Muara Enim Tahun 2019
Kamis, 30 September 2021

Pengumuman penahanan tersebut bahwa KPK
akan menyampaikan informasi terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana
korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019.

Jubicara KPK, Ali Fikri Dalam pengumuman perkara tersebut pihanya menyampaikan bahwa, KPK sebelumnya telah menetapkan 6 orang Tersangka, tersebut (Tidak perlu dibacakan) Robi Okta Fahlevi, Ahmad Yani, Elfin MZ Muchtar, Aries HB dan Ramlan Suryadi, perkaranya telah berkekuatan hukum tetap. Juarsah, saat ini perkaranya masih tahap persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang.

“Setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data yang kemudian ditemukan adanya bukti
permulaan yang cukup dan adanya berbagai fakta hukum selama proses persidangan dalam perkara awal dengan Terdakwa Ahmad Yani dkk,” Ucap Ali Fikri saat menyampaikan kegiatannya melalui rilis yang diterima media ini, kamis (30/9/2021).

Ali menjelaskan, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara tersebut ke tahap Penyidikan pada bulan September 2021, dengan mengumumkan Tersangka, yakni,
a. IG (Indra Gani BS, tidak dibacakan), Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2019-

  1. b. IJ (Ishak Joharsah tidak dibacakan), Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2019-2024, c. AYS (Ari Yoca Setiadi, tidak dibacakan) Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2019-2024.

“Begitu juga, d. ARK (Ahmad Reo Kusuma, tidak dibacakan) Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2019-2024, e. MS (Marsito, tidak dibacakan), Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2019-2023, f. MD (Mardiansyah, tidak dibacakan), Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2019-2024; g. MH (Muhardi, tidak dibacakan), Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2019-2024
h. FR (Fitrianzah, tidak dibacakan), Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2019-
2024, i. SB (Subahan, tidak dibacakan), Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2019-2024, j. PR (Piardi, tidak dibacakan), Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2019-2024,” jelas Ali Fikri.

Dimana perkara Konstruksi tersebut bawa perkara, diduga telah terjadi Untuk mendapatkan proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara
Enim Tahun 2019, pada sekitar Agustus 2019, sedangan Robi Okta Fahlevi bersama dengan A. Elfin MZ Muhtar menemui Ahmad Yani yang saat itu menjabat selaku Bupati Muara Enim.

“Dalam pertemuan tersebut Ahmad Yani menyampaikan agar berkoordinasi langsung dengan A Elfin MZ Muchtar dan nantinya ada pemberian komitmen fee sebesar 10 % dari nilai net proyek untuk para pihak yang ada di Pemkab Muara Enim dan para anggota DPRD Muara Enim periode 2014-2019, sedangkan
Pembagian proyek dan penentuan para pemenang proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim diduga dilakukan oleh Elfin MZ Muhtar dan Ramlan Suryadi sebagaimana
perintah dari Ahmad Yani, Juarsah, Ramlan Suryadi dan Tersangka IG dkk agar
memenangkan perusahaan milik Robi Okta Fahlevi,” katanya.

Setelah itu kata Ali, Robi Okta Fahlevi mendapatkan beberapa proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 dengan total nilai kontrak lebih kurang Rp129 Miliar, kemudian dilakukan pembagian komitmen fee dengan jumlah bervariasi yang diserahkan oleh Robi Okta Fahlevi melalui Elfin MZ Muhtar.
Pemberian uang dimaksud diterima oleh Ahmad Yani sekitar sejumlah Rp1, 8 M, Juarsah sekitar sejumlah Rp2, 8 Miliar dan untuk para Tersangka diduga dengan total sejumlah Rp5, 6 Miliar.

“Terkait penerimaan para Tersangka, diberikan secara bertahap yang diantaranya bertempat disalah satu Rumah Makan yang ada di Kabupaten Muara Enim dengan nominal minimal pemberian dari Robi Okta Fahlevi masing-masing mulai dari Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta. Peneriman uang oleh para Tersangka selaku anggota DPRD tersebut diduga agar tidak ada gangguan dari pihak DPRD terhadap program-program Pemerintah Kabupaten Muara Enim khususnya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019.sedangkan Uang-uang tersebut, diduga digunakan oleh para Tersangka untuk kepentingan mengikuti
pemilihan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim saat itu,” terang Ali Fikri.

Sehingga, Atas perbuatannya, Para Tersangka tersebut disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Untuk kepentingan penyidikan, Tim Penyidik melakukan upaya paksa penahanan para
Tersangka untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan 19 Oktober 2021, dilakukan penahanan di Rutan KPK Kavling C1, adapun tersang yang ditahan tersebut iyakni,
a. IG (Indra Gani BS, tidak dibacakan),
b. AYS (Ari Yoca Setiadi, tidak dibacakan)
c. MD (Mardiansyah, tidak dibacakan),
d. MH (Muhardi, tidak dibacakan).
e. IJ (Ishak Joharsah, tidak dibacakan),
f. ARK (Ahmad Reo Kusuma, tidak dibacakan)
g. MS (Marsito, tidak dibacakan),
h. FR (Fitrianzah, tidak dibacakan).
i. SB (Subahan, tidak dibacakan),
j. PR (Piardi, tidak dibacakan),
Untuk antisipasi penyebaran virus Covid-19 dilingkungan penahanan di Rutan KPK, para Tersangka akan dilakukan isolasi mandiri pada Rutan masing-masing.

“Korupsi yang melibatkan para aktor politik, termasuk didalamnya anggota DPRD, merupakan jenis korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK. Untuk itu, seluruh pihak yang berkepentingan mulai dari partai politik sampai institusi dewan perwakilan rakyat, harus bersama-sama memiliki komitmen politik yang bersih dan bebas dari korupsi. Para anggota DPRD ini telah menerima kepercayaan dari masyarakat. Sudah sepatutnya kepercayaan ini
tidak digunakan hanya untuk mencari keuntungan pribadi dan kelompoknya,” katanya (*)

Rosjihan Halid.