Ketua DPRD Kota Batam Ajak Warga Sepakati PPKM Mikro

oleh -332 views
Foto ketua DPRD Kota Batam Nuryanto S.H, M.H.foto humas.

Batam, lnformasijurnalis – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Menjadi langkah selanjutnya untuk mengatasi penularan wabah Covid-19 yang makin menjadi.

Untuk itu pelaksanaannya di Batam, Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto mengimbau kepada seluruh masyarakat Batam untuk sepakat dan menjalankan aturan tersebut.

Menurut Nuryanto, PPKM Mandiri yang yang akan berlangsung di Batam hingga tanggal 20 Juli mendatang adalah demi kesehatan, keselamatan, dan keamanan bersama.

“Kita harapkan PPKM Mikro di Kota Batam berjalan dengan baik. Kita hanya meminta sama-sama menghormati, menghargai, sama-sama melaksanakan, demi untuk kepentingan bersama,” Kata Nuryanto usai rapat koordinasi penyelenggaraan ibadah dan kegiatan keagamaan selama PPKM Mikro di Batam yang digelar di panggung utama Dataran Engku Batam Center, Rabu (7/7/2021) siang.

Di mana dalam Rapat yang digelar tersebut dihadiri oleh Wali Kota Batam, HM Rudi, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, Forkopimda Batam, dan sejumlah tokoh agama yang ada di Batam.

Sementara itu Rapat koordinasi tersebut khusus membahas penyelenggaraan ibadah dan kegiatan keagamaan selama PPKM Mikro di Batam. Pasalnya, di salah satu poin dalam Instruksi Mendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang pengetatan PPKM Mikro tersebut bahwa kegiatan keagamaan di rumah ibadah ditiadakan.

“Namun, setelah mendengar masukan dari sejumlah tokoh agama, baik dari Islam, Kristen, Budha, Hindu, Konghucu, semua menginginkan rumah ibadah tetap dibuka dan pelaksanaan ibadah menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” ucapnya.

Selain itu kata Nuryanto, pelaksanaan ibadah salat Idul Adha hanya boleh dilakukan di lapangan terbuka, serta panitia penyelenggara penyembelihan hewan kurban hanya dilakukan oleh orang yang telah menjalani vaksinasi Covid-19 dan melakukan rapid antigen sehari sebelum kegiatan penyembelihan,” jelasnya.

Sedangkan Menurut Nuryanto, rapat koordinasi khususnya membahas masalah penyelenggaraan ibadah tersebut sangat penting. Supaya tak terjadi salah paham.

“Kebijakan pemerintah sifatnya menyeluruh. Sehingga pertemuan ini sangat penting. Agar nanti tidak dikatakan melawan kebijakan. Pemerintah daerah enak menjalankannya. Bukannya kita tidak setuju, tapi ada teknis yang sulit dilaksanakan. Alhamdulillah sudah ada hasilnya dan mari kita jalankan bersama-sama,” kata Nuryanto.(*)

Rosjihan Halid.