Batam, informasi jurnalis – Dugaan Pernyataan Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Agung Tri Poerbowo, yang menyebut wartawan berinisial H sebagai wartawan “Bodrex,” ucapan kasat Reskrim Polres Barelang tersebut menimbulkan polemik dan gelombang protestan dari kalangan wartawan di Kota Batam.
Pernyataan tersebut disampaikan Agung saat memberikan keterangan kepada awak media usai menggelar ekspose perkara di lobi Mapolresta Barelang, Kamis (19/11/2026) siang.
Ucapan yang mempersoalkan status media tersebut kini menjadi sorotan. Sebab, penyebutan istilah “wartawan Bodrex” dinilai berpotensi merendahkan profesi jurnalistik, terlebih disampaikan oleh seorang pejabat kepolisian di hadapan publik.
Sorotan keras datang dari SPWB. Organisasi tersebut meminta Agung segera mengklarifikasi sekaligus mencabut pernyataannya yang menyebut media tidak terdaftar di Dewan Pers sebagai media “Bodrex”.
sementara SPWB menegaskan, ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers hanya mewajibkan perusahaan pers berbentuk badan hukum di Indonesia. Sementara tidak ada ketentuan dalam pasal tersebut yang menjadikan pendaftaran atau pendataan di Dewan Pers sebagai syarat mutlak legalitas perusahaan pers.
Bahkan, SPWB merujuk Siaran Pers Dewan Pers Nomor 07/SP/DP/II/2023 yang menegaskan bahwa pendataan perusahaan pers di Dewan Pers bersifat sukarela dan bukan merupakan syarat legalitas.
“Dewan Pers sendiri melalui Siaran Pers Nomor 07/SP/DP/II/2023 menegaskan bahwa pendataan di Dewan Pers itu bersifat sukarela, pasif, dan bukan syarat legalitas,” ujar salah seorang anggota SPWB kepada awak media.
Menurut SPWB, profesionalitas wartawan semestinya dinilai berdasarkan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik, akurasi pemberitaan, keberimbangan, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas jurnalistik, bukan semata-mata berdasarkan status pendataan media.
“Media yang sah bukan yang paling banyak stempelnya. Media yang sah adalah yang patuh Kode Etik Jurnalistik, berimbang, akurat, dan tidak transaksional,” tegasnya.
SPWB pun memberikan tenggat waktu 1X24 jam kepada Kompol Agung Tri Poerbowo untuk menyampaikan klarifikasi terbuka sekaligus mencabut pernyataannya.
“1X24 jam agar Agung Tri Poerbowo segera memberikan klarifikasi dan mencabut pernyataannya. Jika tidak, SPWB akan menggelar aksi demonstrasi,” pungkasnya.
Perkara Wartawan H Berawal dari Pemberitaan Rokok Ilegal
Di tengah polemik tersebut, Agung sebelumnya membenarkan adanya penahanan terhadap seorang wartawan berinisial H.
Perkara itu berkaitan dengan pemberitaan mengenai dugaan peredaran rokok ilegal merek Manchester yang disebut tidak dilengkapi pita cukai.
Agung menjelaskan, persoalan hukum yang menjerat H berkaitan dengan pemberitaan yang mencatut foto atau nama pelapor dan mengaitkannya dengan aktivitas penjualan rokok.
Atas perkara tersebut, penyidik menerapkan Pasal 483 ayat (1) huruf a terkait dugaan pengancaman dengan pencemaran. Sementara itu, pemberitaan yang menjadi objek perkara disebut telah diturunkan atau di-take down.
Mengenai pelapor bernama Wilianto alias Willi, Agung menyebut yang bersangkutan merupakan perorangan. Adapun pertanyaan mengenai latar belakang pelapor, dugaan keterkaitan dengan pihak tertentu hingga informasi aliran transfer dana, menurutnya masih dalam pendalaman penyidik.
Namun, persoalan yang tidak kalah penting adalah substansi pemberitaan mengenai dugaan peredaran rokok Manchester tanpa pita cukai.
Agung menegaskan bahwa informasi tersebut tetap akan ditindaklanjuti oleh kepolisian, meskipun kewenangan penegakan Undang-Undang Kepabeanan berada pada Bea Cukai.
“Terkait rokoknya juga, saya bilang saja di sini, itu akan kita tindak lanjuti juga. Namun perlu rekan-rekan ketahui, terkait Undang-Undang Kepabeanan itu domainnya Bea Cukai,” ujar Agung, Kamis (19/11/2026).
Agung juga menyatakan bahwa langkah kepolisian dalam menangani perkara didasarkan pada laporan maupun pengaduan masyarakat, bukan tindakan semena-mena.
Sementara itu, ketika ditanya apakah sudah terdapat laporan resmi terhadap pihak atau pengusaha yang diduga menjalankan aktivitas penjualan rokok ilegal tersebut, pihak kepolisian menyebut hingga saat ini belum ada laporan yang masuk.
Kini, polemik tersebut berkembang menjadi dua persoalan yang perlu mendapat perhatian publik. Pertama, proses hukum terhadap wartawan H terkait pemberitaan dugaan rokok ilegal. Kedua, pernyataan pejabat kepolisian yang menggunakan istilah “wartawan Bodrex” dan tuntutan klarifikasi dari SPWB.
Hingga berita ini dipublikasikan, reporter media ini masih melakukan konfirmasi kepada kasat Reskrim Polres Barelang (*)
Sumber: Republikbersuara.com







