Jakarta, lnformasijurnlis – KPK dan TNI-AL sepakat untuk menjalin kerja sama demi memperkuat upaya pemberantasan korupsi yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan sarana dan prasarana milik Pusat Polisi Militer Angkatan Laut untuk dipergunakan sebagai rumah tahanan tindak pidana korupsi.
Penandatanganan PKS dilakukan secara langsung oleh Sekjen KPK Cahya Harefa dan Danpuspomal Mayjen TNI (Mar) Lukman S.T, M.Si, (Han), CHRMP dan di saksikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri beserta jajaran.
Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, Kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi KPK dengan KASAL sebelumnya terkait kontribusi TNI AL dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Pemanfaatannya sebagai langkah awal kerja sama dan diharapkan dapat dikembangkan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya terkait implementasi peradilan koneksitas,” Ucap Firli Bahuri saat menyampaikan kegiatannya, selasa (28/12/2021).
Firli Bahuri menjelaskan, bahwa Kerja sama ini penting guna memenuhi kebutuhan KPK untuk menempatkan tahanan dalam lingkup pengawasan KPK sepenuhnya.
“Karena keterbatasan kapasitas rutan KPK, maka KPK harus menitipkan tahanannya di beberapa rutan di Polres atau Polsek,” katanya (*)
