Jakarta, lnformasijurnalis– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti rapat koordinasi pengawasan intern pemerintah keuangan dan pembangunan BPKP se-provinsi Nusa Tenggara Timur. Di Aula El Tari Kantor Gubernur NTT. Senin (21/6/ 2021)
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh
Kasatgas Korsup Wilayah V KPK Dian Patria, Wakil Gubernur Josef Nae Soi, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah, Inspektur 2 Itjen Kemendagri Ucok Abdulrauf Damenta, Kaper BPKP NTT Sofyan Antonius, Bupati, Walikota se-NTT, Sekda Provinsi NTT, Inspektur Daerah se-NTT, Serta Pimpinan Perangkat Daerah se-NTT.
“Skor MCP rata-rata se-NTT 32,98. Dibawah rata-rata Nasional. Maka perlu adanya sinergi yang baik antara KPK, BPK, BPKP, APIP di Timur.” Ujar Dian.
BPKP dan seluruh APIP harus mengawal percepatan dan peningkatan belanja pemerintah, guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan agar dapat memberikan daya ungkit dan selaras dengan program kegiatan serta mengawal akurasi data.
Dian, ngatakan KPK menyampaikan beberapa tantangan perbaikan tata kelola pemda di antaranya lemahnya kepemimpinan,
“ketidaksinambungan program, benturan kepentingan pengambil kebijakan, keterbatasan kompetensi, ego sektoral, regulasi antara pusat dan daerah sering kali tidak selaras, kebijakan tanpa dukungan data dan informasi yang memadai,” katanya (*)
