Jakarta, lnformasijurnalis – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengikuti webinar yang diselenggarakan Setnas-PK bertema “Percepatan Penetapan Kawasan Hutan, Tutup Celah Korupsi”, secara daring Rabu (28/7/2021).
Webinar diselenggarakan untuk menginformasikan kepada para pemangku kepentingan baik kementerian, lembaga dan pemda terkait perkembangan setiap aksi Stranas-PK yang dijalankan, serta hasil yang dicapai dan tantangan dihadapi.
Webinar dihadiri Ketua KPK Firli B, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala N, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Ruanda A, Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Andi T, Akademisi IPB Hariadi K, dan perwakilan PBR Franky S.
“Pengukuhan hutan untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan pelayanan kepada investor. Karena modal untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tidak bisa hanya mengandalkan APBN, mereka perlu diyakinkan untuk menanamkan investasi di Indonesia,” kata Firli.saat menyampaikan kegiatanya.
Firli, menyebutkan Salah satu aksi pencegahan korupsi Stranas-PK tahun 2021-2022 adalah percepatan kepastian perizinan SDA melalui implementasi kebijakan satu peta.
“Sedangkan Untuk mewujudkan iklim investasi yang mendukung, maka dibutuhkan sinergi dan kolaborasi segenap pemangku kepentingan pusat maupun daerah untuk mendorong perizinan yang transparan, akuntabel dan bebas korupsi,” jelanya.
Bahkan Firli memaparkan perkembangan implementasi aksi 5 provinsi. Beberapa daerah menunjukkan capaian yang tinggi pada tahapan awal, disebut tahapan kompilasi. Sehingga, siap menuju tahap selanjutnya yaitu integrasi dan kemudian sinkronisasi,” katanya (*)
Jhn/red.
